Kasus positif COVID-19 di Korea Utara meningkat selama satu pekan terakhir. Kantor berita negara Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan setidaknya 740.160 orang telah dikarantina.

Sementara itu, per hari Rabu (18/5) KCNA melaporkan kasus positif bertambah 262.270 dengan gejala demam dan satu kasus kematian. Dengan begitu, jumlah kasus saat ini mencapai 1,98 juta dengan 63 orang dilaporkan telah meninggal akibat COVID-19 di Korea Utara.

Dilansir dari laman CNN Indonesia yang mengutip KCNA pada Kamis (19/5), masyarakat Pyongyang memilih untuk menggunakan obat-obatan tradisional sebagai upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit.

Bahkan, sejumlah otoritas kesehatan berupaya untuk meningkatkan produksi obat-obatan tradisional. Hal tersebut dilakukan karena sebagian masyarakat percaya, bahwa obat-obatan tradisional ampuh dalam pencegahan serta penyembuhan penyakit berbahaya.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk berukumur-kumur menggunakan air garam atau meminum teh daun willow.

Baca Juga:

• Korea Utara Lockdown Ketat Usai Penemuan Kasus COVID-19 Pertama 
• Shanghai Bakal Akhiri Lockdown per 1 Juni 2022 Mendatang 
• Demi Turis, Selandia Baru akan Terbuka Sepenuhnya Mulai Agustus 

COVID-19 di Korea Utara sangat mengkhawatirkan

Ilustrasi COVID-19 di Korea Utara (Unsplash/Mufid Majnun)

Menurut pakar kesehatan, Korea Utara tidak memiliki alat tes yang cukup untuk mengetahui orang yang terinfeksi COVID-19. Sehingga, keadaan tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan karena upaya penanganan bagi pasien yang positif akan terhambat.

Pyongyang juga belum menanggapi bantuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan negara lain. Padahal, Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menawarkan bantuan medis.

Kasus COVID-19 pertama di Korea Utara

Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un (Detik)

Jauh sebelumnya, Korea Utara melaporkan kasus positif COVID-19 pertamanya pada Kamis (12/5). Akibatnya, Korea Utara langsung melakukan karantina wilayah (lockdown).

Seluruh pabrik, badan usaha, bahkan hingga rumah warga pun ditekankan untuk menerapkan lockdown untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

“Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un menyerukan semua kota dan kabupaten di seluruh negeri benar-benar mengunci wilayah mereka,” tulis KCNA dalam laporannya.

Shanghai berencana untuk kembali membuka wilayahnya dan mengakhiri karantina wilayah (lockdown) pada 1 Juni 2022 mendatang.

Dilansir dari laman CNN Indonesia, Zong Ming selaku Wakil Walikota menuturkan, berakhirnya masa karantina wilayah akan membuat masyarakat Shangai dapat kembali beraktivitas normal.

Sementara itu, langkah tersebut diambil karena sebanyak 15 dari 16 distrik di Shangai telah berhasil menghilangkan COVID-19 di luar area karantina.

Baca Juga:

• Demi Turis, Selandia Baru akan Terbuka Sepenuhnya Mulai Agustus 
• Uni Eropa Izinkan Lepas Masker Saat di Pesawat 
• Korea Utara Lockdown Ketat Usai Penemuan Kasus COVID-19 Pertama 

Moda transportasi di Shanghai dibuka secara bertahap

Ilustrasi (Unsplash/Zhang Kenny)

Lebih lanjut, Shanghai akan mulai membuka secara bertahap moda transportasi darat seperti kereta api. Selain itu, pemerintah juga mulai kembali meningkatkan rute penerbangan domestik.

Adapun, tempat lainnya seperti supermarket, apotek, dan toko serbaguna di Shanghai sudah kembali beroperasi seperti sedia kala.

Karantina wilayah akan dilanjutkan jika kasus naik kembali

Ilustrasi (Reuters/Aly Song)

Kendati demikian, pemerintah setempat akan melakukan pencegahan infeksi hingga 21 Mei nanti. Namun, jika kasus positif COVID-19 kembali mengalami tren kenaikan, maka karantina wilayah akan dilanjutkan.

Seperti yang kita ketahui, pemerintah di China menerapkan kebijakan “Zero-Covid”. Dalam kebijakannya tersebut, pemerintah melarang warganya untuk berpergian untuk kepentingan non-esensial.

Kebijakan tersebut sempat membuat warga di China merasa frustasi karena sulit untuk mendapatkan pasokan makanan.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan pada hari Rabu (11/5) bahwa pemerintah akan membuka negara sepenuhnya pada bulan Agustus, setelah mengakhiri salah satu peraturan terberat untuk melawan COVID-19.

Pengamanan perbatasan akan sepenuhnya diangkat dan seluruh pengetesan menjelang kepergian dihentikan mulai pukul 23.59 tanggal 31 Juli mendatang, dengan Ardern mengatakan bahwa Selandia Baru akan sepenuhnya terbuka untuk bisnis.

Jacinda Ardern (Image: Kompas)

Pembatasan sudah dilaksanakan pada Maret 2020 silam sejak pandemi dimulai, dengan Selandia Baru dipuji sebagai salah satu negara terbaik dalam melawan COVID-19 karena mencatatkan rasio kematian paling rendah di antara negara-negara berkembang.

Namun demikian, banyak yang mengkritik kurangnya fleksibilitas dan kekerasan yang terjadi, selain juga mengurangi perekonomian masyarakat.

Baca Juga:

• Soal Potensi Serangan Nuklir, Kemenlu Rusia Beri Respons
• Rumah 38 Pejabat Sri Lanka Dibakar Demonstran Imbas Krisis Ekonomi
• Reporter Al Jazeera Dibunuh Israel di Tepi Barat

Selandia Baru membuka diri demi industri pariwisata

Untuk sebagian besar pandemi, seluruh kedatangan internasional harus menjalani karantina selama dua pekan di fasilitas hotel yang dimiliki oleh pemerintah dengan militer berpatroli.

Pembatasan tersebut sudah tidak diberlakukan untuk warga lokal dan pengunjung dari negara-negara tertentu dengan kesepakatan bebas visa sebelumnya. Namun seluruh dunia harus dibuat menunggu hingga Oktober.

Milfourd Sound (Image: Wikiwand)

Dilansir dari The Jakarta Post, Ardern telah memutuskan untuk memajukan kesepakatan itu selama dua bulan lebih awal, terutama untuk industri pariwisata.

Selandia Baru menyambut 3,9 juta kedatangan internasional pada 2019, menjadikannya sebagai salah satu negara yang paling dituju sebelum pandemi, menghasilkan lebih dari 16 miliar dollar NZ (147,51 triliun rupiah) per tahun.