Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan pada hari Rabu (11/5) bahwa pemerintah akan membuka negara sepenuhnya pada bulan Agustus, setelah mengakhiri salah satu peraturan terberat untuk melawan COVID-19.

Pengamanan perbatasan akan sepenuhnya diangkat dan seluruh pengetesan menjelang kepergian dihentikan mulai pukul 23.59 tanggal 31 Juli mendatang, dengan Ardern mengatakan bahwa Selandia Baru akan sepenuhnya terbuka untuk bisnis.

Jacinda Ardern (Image: Kompas)

Pembatasan sudah dilaksanakan pada Maret 2020 silam sejak pandemi dimulai, dengan Selandia Baru dipuji sebagai salah satu negara terbaik dalam melawan COVID-19 karena mencatatkan rasio kematian paling rendah di antara negara-negara berkembang.

Namun demikian, banyak yang mengkritik kurangnya fleksibilitas dan kekerasan yang terjadi, selain juga mengurangi perekonomian masyarakat.

Baca Juga:

• Soal Potensi Serangan Nuklir, Kemenlu Rusia Beri Respons
• Rumah 38 Pejabat Sri Lanka Dibakar Demonstran Imbas Krisis Ekonomi
• Reporter Al Jazeera Dibunuh Israel di Tepi Barat

Selandia Baru membuka diri demi industri pariwisata

Untuk sebagian besar pandemi, seluruh kedatangan internasional harus menjalani karantina selama dua pekan di fasilitas hotel yang dimiliki oleh pemerintah dengan militer berpatroli.

Pembatasan tersebut sudah tidak diberlakukan untuk warga lokal dan pengunjung dari negara-negara tertentu dengan kesepakatan bebas visa sebelumnya. Namun seluruh dunia harus dibuat menunggu hingga Oktober.

Milfourd Sound (Image: Wikiwand)

Dilansir dari The Jakarta Post, Ardern telah memutuskan untuk memajukan kesepakatan itu selama dua bulan lebih awal, terutama untuk industri pariwisata.

Selandia Baru menyambut 3,9 juta kedatangan internasional pada 2019, menjadikannya sebagai salah satu negara yang paling dituju sebelum pandemi, menghasilkan lebih dari 16 miliar dollar NZ (147,51 triliun rupiah) per tahun.

Pemerintah Uni Eropa baru-baru ini mencabut peraturan penggunaan masker di pesawat. Tak hanya itu, masyarakat juga diperbolehkan untuk melepas masker saat berada di bandara.

Menurut Badan Keselamatan Eropa, hal tersebut dilakukan lantaran tingkat vaksinasi dan kekebalan di negara Eropa memiliki perkembangan yang signifikan.

“[Pedoman baru ini] memperhitungkan perkembangan terbaru dalam pandemi, khususnya tingkat vaksinasi dan kekebalan yang menyertainya di semakin banyak negara Eropa,” katanya, dikutip dari laman Detik.

Baca Juga:

• Reporter Al Jazeera Dibunuh Israel di Tepi Barat 
• Rumah 38 Pejabat Sri Lanka Dibakar Demonstran Imbas Krisis Ekonomi
• Soal Potensi Serangan Nuklir, Kemenlu Rusia Beri Respons 

Penumpang yang alami batuk pilek harus kenakan masker

Ilustrasi (Unsplash/Lukas Souza)

Kendati demikian, Patrick Ky selaku Direktur Eksekutif EASA menegaskan, bagi penumpang yang mengalami batuk dan bersin-bersin diimbau untuk menggunakan masker. Hal tersebut agar penumpang yang duduk di sampingnya tidak merasa terganggu.

“Penumpang yang batuk dan bersin harus sangat mempertimbangkan untuk memakai masker wajah untuk meyakinkan mereka yang duduk di dekatnya,” tegas Patrick.

Adapun, kebijakan pemerintah Uni Eropa untuk mencabut penggunaan masker di pesawat akan mulai diterapkan pada 16 Mei mendatang.

Pemerintah Uni Eropa tetap ingatkan selalu jaga kebersihan

Ilustrasi (Unsplash/Elizabeth McDaniel)

Lebih lanjut, Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa, Andrea Ammon menuturkan, kewajiban untuk menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dan menjaga jarak harus tetap dilakukan.

Namun, jaga jarak bisa tidak dilakukan apabila menyebabkan kerumunan hingga kemacetan.

Di lain sisi, Kementerian Kesehatan Jerman masih mewajibkan penumpang di atas enam tahun untuk tetap menggunakan masker. Namun, masker bisa dilepas apabila penumpang hendak menikmati makanan.

Korea Utara lockdown atau melakukan karantina wilayah setelah ditemukannya kasus pertama COVID-19 pada Kamis (12/5).

Dilansir dari CNN Indonesia yang mengutip dari KCNA, Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menegaskan agar semua wilayah kota dan kabupaten Korea Utara untuk segara mengunci wilayah mereka.

“Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un menyerukan semua kota dan kabupaten di seluruh negeri benar-benar mengunci wilayah mereka,” katanya.

Baca Juga:

• Negara-Negara G7 Umumkan Boikot Terhadap Minyak Rusia 
• Jerman Bersiap Hadapi Krisis usai G7 Boikot Minyak dan Gas Rusia 
• Vladimir Putin Dirumorkan Bakal Jalani Operasi karena Kanker 

Korea Utara lockdown pabrik hingga rumah warga

Ilustrasi (rmol.id)

Lebih lanjut, seluruh pabrik, badan usaha, bahkan hingga rumah warga harus menerapkan lockdown guna memutus rantai penyebaran COVID-19.

Selain itu, pemerintah Korea Utara juga langsung mengadakan pertemuan darurat politbiro untuk segera membahas langkah yang akan diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jauh sebelumnya, kasus COVID-19 pertama ditemukan setelah sebelumnya dilakukan tes kepada beberapa orang yang mengalami demam di Pyongyang pada Minggu (8/5).

Dari hasil tes tersebut, terdapat beberapa orang yang dikonfirmasi positif COVID-19 dengan varian Omicron.

Korea Utara klaim bebas COVID-19

Ilustrasi (AFP)

Sejak awal pandemi 2020, Korea Utara lockdown ketat wilayahnya sebagai langkah serius untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menuturkan, bahwa Korea Utara telah melakukan tes terhadap 13.259 warganya dan semuanya negatif.

Kendati demikian, kini Korea Utara kebobolan dengan munculnya kasus COVID-19 pertama di tengah negara lain sedang dalam proses pemulihan.