Connect with us

Nasional

Ajukan Penambahan Anggaran Rp63,7 Miliar, PPATK Ditolak Komisi III DPR RI

Published

on

PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengajukan penambahan anggaran senilai Rp63,7 miliar kepada Komisi III DPR pada rapat kerja, Senin (31/1/2022).

Kepala Pusat PPATK, Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa PPATK membutuhkan penambahan anggaran untuk mendukung kinerja mereka dalam sejumlah program untuk tahun 2022.

“Perlu untuk kami sampaikan, di dalam majelis yang sangat penting ini. Kami mengajukan tambahan anggaran melalui penetapan pagu alokasi anggaran 2022 sebesar Rp 63,7 miliar yang kami perlukan guna mendukung kinerja,” kata Ivan dalam rapat kerja yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen.

Ivan juga menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa hal, diantaranya untuk program pengadaan penunjang reporting dan data analytics anti money laundering dalam teknologi informasi sistem Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Baca juga:

Selain itu, anggaran tambahan ini akan dialokasikan untuk analisis dan pemeriksaan sektor korupsi, dan audit khusus terkait pidana pendanaan terorisme dan pendanaan senjata pemusnah massal.

Namun permintaan PPATK yang disampaikan Ivan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Komisi III DPR. Penolakan disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, dimana menurutnya tidak salah untuk meminta penambahan anggaran, namun waktunya yang tidak tepat.

“Perlu kita sampaikan kepada kepala PPATK dan kawan-kawan semua. Kalau hak pengesahan masih berdua dengan pemerintah, kalau hak legislasi masih bersama pemerintah, tapi hak anggaran 100 persen di kita (DPR), di kami, jadi dikau minta tidak salah,” kata Bambang.

“Masalahnya adalah dikau minta tidak tepat waktu, karena siklus pembahasan anggarannya sudah lewat, anggaran 2022 sudah ditutup, kecuali ada APBN perubahan, maka keinginan Anda bisa dipenuhi Rp 63,7 miliar,” lanjutnya.

Bambang Wuryanto juga meminta maaf kepada Ivan dan rekan-rekan lembaga PPATK karena tidak bisa mengabulkan permintaannya. Bambang juga mengatakan pengajuan ini mungkin akan masuk pembahasan anggaran untuk tahun 2023.

“Tapi kalau ada APBN perubahan, kalau tidak ada, mboten saget, tidak bisa, Mas Ivan. Mungkin itu akan diserap untuk pembahasan siklus anggaran 2023, di 2023, ini mohon maaf, Pak Ivan, nanti siklus pembahasan anggarannya dimulai bulan Maret-April,” ujarnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Dea OnlyFans Hamil 5 Bulan, Tidak Dilakukan Penahanan?

Published

on

By

dea onlyfans

Duduk perkara kasus penyebaran konten pornografi Dea OnlyFans kembali mencuat. Pasalnya, Dea mengaku hamil 5 bulan di tengah penyidikan kasus yang menimpa dirinya.

Selain itu, Dea juga meminta adanya penangguhan penahanan mengingat kondisinya saat ini yang tengah mengandung.

Kombes Pol Endra Zulpan selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan, kondisi Dea OnlyFans yang tengah hamil tidak memengaruhi penyidikan dan proses hukum pun tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kemungkinan besar tidak akan dilakukan penahanan.

“Jadi itu tidak memengaruhi penyidikan, walaupun sedang hamil, mungkin langkah dari segi kemanusiaan tidak dilakukan penahanan, tetapi langkah proses hukum tetap jalan,” katanya, dikutip dari IDN Times.

Baca Juga:

Penangguhan penahanan Dea menjadi wewenang kejaksaan

Dea OnlyFans saat tengah menghadiri suatu acara podcast (Youtube)

Menurut Zulpan, penangguhan penahanan terhadap Dea bukanlah wewenang dari pihaknya. Tetapi, sepenuhnya menjadi kewenangan kejaksaan.

“Itu [penangguhan penahanan] kewenangan kejaksaan,” ungkapnya pada Rabu (18/5).

Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya masih menyusun berkas untuk pelimpahan berkas tahap kedua (P21). Setelah itu, wewenang akan sepenuhnya diambil alih oleh kejaksaan.

Dea OnlyFans merasa sedih atas kehamilannya

Potret Dea Onlyfans (Instagram @gresaidss)

Jauh sebelumnya, Dea menyatakan kehamilannya pada Selasa (17/5) pada saat menjalankan wajib lapor di Polda Metro Jaya.

Kendati demikian, Dea mengaku akan tetap menjalani proses hukum yang berjalan. Namun, ia merasa sedih lantaran kasus yang menimpanya akan memengaruhi kondisi anaknya nanti.

“Saya peranggungjawabkan kesalahan saya, tapi yang jadi permasalahan saya, anak ini nanti bagaimana kalau saya masih berlarut dalam masalah seperti ini? Anak ini bagaimana? Itu yang saya sedihkan,” katanya.

 

Continue Reading

Nasional

4 Orang Remaja Tergulung Ombak di Pantai Cibobos, 1 Orang Meninggal

Published

on

By

pantai cibobos

Empat orang remaja tergulung ombak saat tengah berenang di Pantai Cibobos, Kecamatan Cihara, Lebak Selatan, Banten, pada Rabu (18/5). Akibat dari kejadian nahas tersebut, satu orang dikonfirmasi meninggal dunia.

Herdi selaku Relawan BPBD Lebak menuturkan, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Sementara itu, keempat korban mendatangi Pantai Cibobos pada pukul 12.00 WIB.

“Kejadiannya hari ini sekitar pukul 12.00 WIB kira-kira datangnya, ya. Sekitar pukul 14.00 WIB kejadiannya, empat orang terseret ombak,” ungkapnya pada Rabu (18/5), sebagaimana diwartakan Detik.

Baca Juga:

1 orang belum ditemukan terkait insiden di Pantai Cibobos

Ilustrasi (Unsplash/Tim Marshall)

Adapun, keempat remaja tersebut adalah Arda (11), Gepin (12), Rizki (13, dan Hamdi (13). Korban tersebut merupakan warga Pandeglang yang bertujuan untuk berwisata di Pantai Cibobos.

Sementara itu, korban atas nama Gepi dan Rizki berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan Hamdi ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Lalu, satu orang lainnya atas nama Arda belum ditemukan. Korban yang meninggal dunia kemudian dibawa ke Puskesmas Cihara

Sudah dilarang berenang oleh petugas lapangan

Ilustrasi (Unsplash/Reuben)

Menurut Herdi, petugas lapangan di Pantai Cibobos sudah melarang untuk berenang dikarenakan kondisi ombak yang sedang tinggi.

Namun, keempat orang remaja tersebut tidak menghiraukan imbauannya dan tetap berenang sehingga terjadilah peristiwa nahas.

“Iya lagi berlibur, melihat laut mungkin ini mandi [berenang]. Ada larangan berenang, tapi kan orang suka memaksa, jadi suka curi-curi tempat buat berenang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ketika mendapatkan laporan mengenai orang yang tergulung ombak, petugas segera melakukan tindak pencarian. Korban yang meninggal dunia ditemukan oleh petugas sekitar 100 meter dari lokasi kejadian.

 

Continue Reading

Nasional

PA 212 Pertimbangkan Turun Tangan untuk Kasus UAS Ditolak Singapura

Published

on

By

PA 212

Presiden Alumni 212 (PA 212) mempertimbangkan untuk turun tangan dalam menanggapi kasus penolakan Ustaz Abdul Somad (UAS) oleh Singapura.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dewan Syuro PA 212, Slamet Maarif, yang mengklaim bahwa pihaknya bisa saja menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Singapura karena hal ini.

“Sedang dipertimbangkan,” kata Slamet ketika ditanyakan oleh CNNIndonesia.com perihal apakah akan menggelar aksi di Kedubes Singapura, Rabu (18/5) kemarin.

Ustaz Abdul Somad (Image: Republika)

UAS ditolak karena dianggap sebagai penceramah ekstremis, selagi Singapura adalah negeri yang dikenal penuh toleransi terhadap berbagai ras dan agama.

Namun menurut Slamet, penolakan UAS ini dianggap serupa seperti kasus Habib Rizieq Shihab, yang banyak dicekal di berbagai negara.

“Ini mirip-mirip lah sama kasus HRS di berbagai negara,” lanjut Slamet, masih dari CNN.

Baca Juga:

PA 212 sayangkan bungkamnya pemerintah

Pemerintah Indonesia sejauh ini menolak untuk ikut campur dalam kasus UAS, sesuatu hal yang disayangkan oleh pihak PA 212. Oleh karena itu, Slamet dan kolega berencana untuk turun tangan sendiri.

“Rasanya perlu Singapura diberi pelajaran manis tentang ini,” lanjutnya.

Di sisi lain, pihak pemerintah bukannya tidak tahu, namun memang menganggap bahwa masalah ini bukanlah urusan mereka.

Ali Mochtar Ngabalin (Image: fajar.co.id)

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menuturkan bahwa penolakan ini adalah urusan Singapura dengan UAS, bukan pemerintah Indonesia.

“Itu kan bukan urusannya pemerintah RI, urusannya dengan kedaulatan negara Singapura terhadap mereka punya kewenangan untuk beri penilaian apakah seseorang itu bisa datang, masuk ke negara itu,” kata Ngabalin, dilansir CNN.

Continue Reading

Trending