Connect with us

Nasional

WFH-WFO Dinilai Efektif, Pemerintah Kaji WFA Bagi Para ASN

Published

on

WFA

Pemerintah baru-baru ini tengah mengkaji perihal Work From Anywhere (WFA) atau bekerja di mana saja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau biasa dikenal dengan PNS.

Satya Pratama selaku Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan, selama para ASN menjalankan kegiatan di masa pandemi menggunakan sistem Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH), dinilai berjalan dengan baik dan juga efektif.

Oleh karena itu, pemerintah mulai mengkaji terkait sistem bekerja di mana saja (WFA) bagi para ASN.

“Memperhatikan pengalaman baik saat WFH-WFO lah maka timbul wacana ini, namun tentu akan tetap dilakukan kajian mendalam,” tutur Satya pada Rabu (11/5), sebagaimana diwartakan Sindo News.

Baca Juga:

WFA bagi para ASN sebagai upaya efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan

Ilustrasi (blorakab.go.id)

Menurut Satya, dengan adanya sistem kerja di mana saja, ASN dapat bekerja secara fleksibel dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang tengah berkembang saat ini.

Selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan efektivitas dan juga mempermudah pembagian kerja yang dijalankan pemerintah nantinya.

“Maksud dari WFA adalah ASN dapat bekerja secara fleksibel dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya ialah meningkatkan kinerja dan kepuasan ASN dalam bekerja, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan,” ungkapnya.

WFA Tidak diberlakukan secara menyeluruh

Ilustrasi (Shutterstock/Odua Images)

Lebih lanjut, Satya menegaskan, wacana ini tidak diberlakukan secara menyeluruh. Bagi para ASN yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik akan tetap menerapkan sistem WFO.

“Bagi unit kerja yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, dan yang tugas dan fungsinya menurut kehadiran di kantor, tetap WFO,” tegasnya.

“Contohnya awak kapal patrol Bakamla dan pengawas perikanan KKP harus hadir, petugas pemasyarakatan Kumham harus hadir, Satpol PP haru hadir, dan sebagainya,” imbuhnya.

Nasional

Dea OnlyFans Hamil 5 Bulan, Tidak Dilakukan Penahanan?

Published

on

By

dea onlyfans

Duduk perkara kasus penyebaran konten pornografi Dea OnlyFans kembali mencuat. Pasalnya, Dea mengaku hamil 5 bulan di tengah penyidikan kasus yang menimpa dirinya.

Selain itu, Dea juga meminta adanya penangguhan penahanan mengingat kondisinya saat ini yang tengah mengandung.

Kombes Pol Endra Zulpan selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan, kondisi Dea OnlyFans yang tengah hamil tidak memengaruhi penyidikan dan proses hukum pun tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kemungkinan besar tidak akan dilakukan penahanan.

“Jadi itu tidak memengaruhi penyidikan, walaupun sedang hamil, mungkin langkah dari segi kemanusiaan tidak dilakukan penahanan, tetapi langkah proses hukum tetap jalan,” katanya, dikutip dari IDN Times.

Baca Juga:

Penangguhan penahanan Dea menjadi wewenang kejaksaan

Dea OnlyFans saat tengah menghadiri suatu acara podcast (Youtube)

Menurut Zulpan, penangguhan penahanan terhadap Dea bukanlah wewenang dari pihaknya. Tetapi, sepenuhnya menjadi kewenangan kejaksaan.

“Itu [penangguhan penahanan] kewenangan kejaksaan,” ungkapnya pada Rabu (18/5).

Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya masih menyusun berkas untuk pelimpahan berkas tahap kedua (P21). Setelah itu, wewenang akan sepenuhnya diambil alih oleh kejaksaan.

Dea OnlyFans merasa sedih atas kehamilannya

Potret Dea Onlyfans (Instagram @gresaidss)

Jauh sebelumnya, Dea menyatakan kehamilannya pada Selasa (17/5) pada saat menjalankan wajib lapor di Polda Metro Jaya.

Kendati demikian, Dea mengaku akan tetap menjalani proses hukum yang berjalan. Namun, ia merasa sedih lantaran kasus yang menimpanya akan memengaruhi kondisi anaknya nanti.

“Saya peranggungjawabkan kesalahan saya, tapi yang jadi permasalahan saya, anak ini nanti bagaimana kalau saya masih berlarut dalam masalah seperti ini? Anak ini bagaimana? Itu yang saya sedihkan,” katanya.

 

Continue Reading

Nasional

4 Orang Remaja Tergulung Ombak di Pantai Cibobos, 1 Orang Meninggal

Published

on

By

pantai cibobos

Empat orang remaja tergulung ombak saat tengah berenang di Pantai Cibobos, Kecamatan Cihara, Lebak Selatan, Banten, pada Rabu (18/5). Akibat dari kejadian nahas tersebut, satu orang dikonfirmasi meninggal dunia.

Herdi selaku Relawan BPBD Lebak menuturkan, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Sementara itu, keempat korban mendatangi Pantai Cibobos pada pukul 12.00 WIB.

“Kejadiannya hari ini sekitar pukul 12.00 WIB kira-kira datangnya, ya. Sekitar pukul 14.00 WIB kejadiannya, empat orang terseret ombak,” ungkapnya pada Rabu (18/5), sebagaimana diwartakan Detik.

Baca Juga:

1 orang belum ditemukan terkait insiden di Pantai Cibobos

Ilustrasi (Unsplash/Tim Marshall)

Adapun, keempat remaja tersebut adalah Arda (11), Gepin (12), Rizki (13, dan Hamdi (13). Korban tersebut merupakan warga Pandeglang yang bertujuan untuk berwisata di Pantai Cibobos.

Sementara itu, korban atas nama Gepi dan Rizki berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan Hamdi ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Lalu, satu orang lainnya atas nama Arda belum ditemukan. Korban yang meninggal dunia kemudian dibawa ke Puskesmas Cihara

Sudah dilarang berenang oleh petugas lapangan

Ilustrasi (Unsplash/Reuben)

Menurut Herdi, petugas lapangan di Pantai Cibobos sudah melarang untuk berenang dikarenakan kondisi ombak yang sedang tinggi.

Namun, keempat orang remaja tersebut tidak menghiraukan imbauannya dan tetap berenang sehingga terjadilah peristiwa nahas.

“Iya lagi berlibur, melihat laut mungkin ini mandi [berenang]. Ada larangan berenang, tapi kan orang suka memaksa, jadi suka curi-curi tempat buat berenang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ketika mendapatkan laporan mengenai orang yang tergulung ombak, petugas segera melakukan tindak pencarian. Korban yang meninggal dunia ditemukan oleh petugas sekitar 100 meter dari lokasi kejadian.

 

Continue Reading

Nasional

PA 212 Pertimbangkan Turun Tangan untuk Kasus UAS Ditolak Singapura

Published

on

By

PA 212

Presiden Alumni 212 (PA 212) mempertimbangkan untuk turun tangan dalam menanggapi kasus penolakan Ustaz Abdul Somad (UAS) oleh Singapura.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dewan Syuro PA 212, Slamet Maarif, yang mengklaim bahwa pihaknya bisa saja menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Singapura karena hal ini.

“Sedang dipertimbangkan,” kata Slamet ketika ditanyakan oleh CNNIndonesia.com perihal apakah akan menggelar aksi di Kedubes Singapura, Rabu (18/5) kemarin.

Ustaz Abdul Somad (Image: Republika)

UAS ditolak karena dianggap sebagai penceramah ekstremis, selagi Singapura adalah negeri yang dikenal penuh toleransi terhadap berbagai ras dan agama.

Namun menurut Slamet, penolakan UAS ini dianggap serupa seperti kasus Habib Rizieq Shihab, yang banyak dicekal di berbagai negara.

“Ini mirip-mirip lah sama kasus HRS di berbagai negara,” lanjut Slamet, masih dari CNN.

Baca Juga:

PA 212 sayangkan bungkamnya pemerintah

Pemerintah Indonesia sejauh ini menolak untuk ikut campur dalam kasus UAS, sesuatu hal yang disayangkan oleh pihak PA 212. Oleh karena itu, Slamet dan kolega berencana untuk turun tangan sendiri.

“Rasanya perlu Singapura diberi pelajaran manis tentang ini,” lanjutnya.

Di sisi lain, pihak pemerintah bukannya tidak tahu, namun memang menganggap bahwa masalah ini bukanlah urusan mereka.

Ali Mochtar Ngabalin (Image: fajar.co.id)

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menuturkan bahwa penolakan ini adalah urusan Singapura dengan UAS, bukan pemerintah Indonesia.

“Itu kan bukan urusannya pemerintah RI, urusannya dengan kedaulatan negara Singapura terhadap mereka punya kewenangan untuk beri penilaian apakah seseorang itu bisa datang, masuk ke negara itu,” kata Ngabalin, dilansir CNN.

Continue Reading

Trending