Pemprov DKI Jakarta Diminta Mulai Menerapkan Relaksasi PSBB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mulai menyusun strategi relaksasi atau kelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Pemprov DKI Jakarta Diminta Mulai Menerapkan Relaksasi PSBB

Warta.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mulai menyusun strategi relaksasi atau kelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengatakan Pemprov harus bersiap menerapkan relaksasi PSBB diterapkan nanti. 

"Pemprov DKI Jakarta sudah harus bersiap dalam hal relaksasi PSBB, dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dibanding pada PSBB sekarang," ujar Jhony 

Jhonny menganggap PSBB tidak bisa selamanya diterapkan. Masyarakat tak bisa berdiam di rumah karena berdampak cukup besar bagi para pekerja. 

Apalagi, anggaran milik pemerintah yang tidak selamanya bisa menjamin bantuan untuk masyarakat. 

"Sekarang kemampuan pemerintah untuk PSBB kan terbatas. Tapi, sudah tahu belum kalu semua bidang ekonomi tidak jalan. Orang-orng yang keluar itu adalah orang yang menyangkut urusan perut. Kalau lapar bisa kenyang sendiri tanpa ada makan? Saya menginginkan siap-siap untuk relaksasi, bukan harus sekarang, nanti sesduah lebaran ini kita siapkan," tambahnya. 

Jhonny pun tak yakin juga Pemerintah provinsi Jakarta bisa menegakkan sanksi PSBB dnegan benar. Pasalnya, di lapangan masih banyak masyarakat yang melanggar. 

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, akan ada relaksasi PSBB supaya kegiatan perekonomian di masyarkat berjalan selama pandemi virus corona.

"Relaksasi itu bukan berarti bisa melanggar protokol kesehatan," ujar Mahfud.

"Oleh sebab itu, ekonomi harus tetap bergerak, tetapi di dalam kerangka protokol kesehatan. Itulah yang disebut relaksasi," katanya